Prosiding SENTIA 2016–Politeknik Negeri Malang Volume 8 – ISSN: 2085-2347 H-16 Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law Hudriyah Mundzir1, Sri Hudiarini2, Shohib Muslim3 1,2,3 UPT-MKU, Politeknik Negeri Malang ...
2021-4-27 · Foto: RES. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) menilai belum diterbitkannya aturan pelaksana Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyebabkan kegiatan usaha pertambangan daerah terhambat.
2021-1-18 · hukum perijinan Pertambangan di Indonesia: 1. Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Merujuk pada Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 UU No. 4
Ada tujuh asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ketujuh asas itu meliputi: 1. Manfaat Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan
2020-4-14 · Pengaturan mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut tentu memiliki konsekuensi tersendiri terhadap berbagai ketentuan yang akan telah ada sebelumnya. Begitupun dengan pengaturan mengenai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) hingga saat ini belum memiliki kejelasan atau cantolan hukum yang …
Abstrak Politik hukum pertambangan mineral dan batubara adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan bangsa sebagai bentuk keberpihakan negara …
4 Gatot Supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1. 5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
2021-7-19 · hukum pertambangan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu : 1. Hukum pertambangan umum, mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radio aktif, mineral dan batubara, serta air tanah. 2. Hukum pertambangan khusus, hanya 2
Pasal 1 angka 11 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan "IUPK", adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ("WIUPK"). Dalam bab XI mengenai Persyaratan Perizinan Usaha ...
Overlap ini dapat dicermati dalam ketentuan UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kontroversi ini berdampak pada validitas norma hukum dan efektifitas penegakan
2020-7-12 · PERTAMBANGAN MINERAL DALAM DIVESTASI SAHAM PERUSAHAAN" sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Pendidikan Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Semoga disertasi ini
Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi (Vol.6 No.2) 40 dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan …
UU Minerba dan Pengaruh Terhadap Pertambangan Indonesia. Pertambangan minyak dan batu bara menjadi salah satu hal krusial yang menopang perekonomian negara. Oleh karenanya sangat penting menciptakan peraturan perundang-undangan yang berbobot dan berdasarkan keadilan. Sehingga hukum tercipta sama rata dan tidak memihak kepada suatu golongan ...
2020-3-24 · Terdapat sejumlah masalah dalam proses bisnis usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba), yaitu: semakin tidak jelas arah pengaturan politik hukum pertambangan minerba yang cenderung berubah setiap saat, kebijakan yang tidak berorientasi dan berpihak terhadap hajat hidup orang banyak, lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa problem tersebut …
Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Kota Samarinda banyak menyimpang sejak awal usaha pertambangan batubara, salah satunya yang diabaikan adalah studi kelayakan. Kata Kunci: Rencana, Pengelolaan, Pengaturan, Sumber Daya, Tambang.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, 5 Juni 2011 5. Marilang. Pengelolaan Sumberdaya Alam Tambang
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI MASA YANG AKAN DATANG Dida Rachma Wandayati1, Nur Rahmadayana Siregar2 1,2 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Surel: [email protected] ...
2021-1-24 · Duh! Konstruksi dan Pertambangan Sektor Paling Rawan Korupsi. Survei terhadap 672 perwakilan bisnis di Indonesia menunjukkan, sepertiga pengusaha diminta biaya tidak resmi, hampir sepertiga membayar pungutan liar tersebut, dan lebih sepertiga percaya bahwa biaya siluman tersebut biasa terjadi. Bisnis , JAKARTA - Sektor konstruksi dan ...
Beberapa waktu lalu Pemerintah telah meneken Peraturan pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
2019-2-22 · 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). 2 Salim H.S. Hukum Pertambangan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2010), hlm.23. UU Minerba memberikan landasan hukum pembaruan dan penataan kembali
2015-3-14 · Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Menurut ensiklopedia Indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan meineral-mineral dalam tanah.
2021-2-8 · 1 Tulisan Hukum|Ira Sumaya dan Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DAERAH dan
2020-12-22 · 3. H. Salim Hs, SH MS, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, 2005 4. UU No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 5. PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan 6. PP No. 23 Tahun7.
Tata Cara Evaluasi Penerbitan Iup Mineral dan Batubara. Pada tanggal 30 Desember 2015 yang lalu, Kementerian ESDM mengeluarkan peraturan baru terkait dengan tata cara evaluasi penerbitan Izin Usaha Pertambangan ("IUP") mineral dan batubara, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi ...
104 ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 1, April 2013, Halaman 1-151 diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit untuk melakukan penataan kembali pengaturan yang
Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta: Sinar Grafika, 2014 Soekanto, Soerjono&Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Jkt: Rajawali, 1985 Undang-Undang ...
2019-4-4 · HUKUM PERTAMBANGAN Dewi Kemala Sari, S.H., M.Kn PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HUKUM PERTAMBANGAN A. Istilah dan Pengertian Hukum Pertambangan Istilah Bahasa Inggris Mining Law, yaitu Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah Menurut Salim, hukum petrtambangan :keseluruhan kaidah hukum yang …
Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba 476 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012 dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
modal di sektor pertambangan mineral dan batubara dan manfaat investasi itu 2 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia, Jakarta: Rineka …
2020-3-18 · Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengusahaan dibidang pertambangan mineral dan Batubara serta guna mendorong pengembangan pengusahaan, menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha,
2013-10-10 · pertambangan mineral atau batubara. 31. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 32. Jasa 33.
2017-1-15 · Sehingga dapat diterjemahkan dari uraian-uraian tersebut, di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi hanya tertuju pada korporasi dalam
Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak.
2021-7-24 · 2. Asas-asas Hukum Pertambangan Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:6 a. Manfaat, Keadilan, dan Kesinambungan
peralatan penghancur batu untuk dijual
penghancur mangan memakai suku cadang india
kapurpabrik pengolahan bijih mangan batu pembangkit listrik tenaga emas
struktur jaw penghancur di afrika selatan
penjualan internasional dan pola batu penghancur yang indah ubin marmer bagus
tangga batu kapur untuk dijual michigan
apa saja kelebihan dan kekurangan dari solution pertambangan
